Showbiznesia.com – Polemik penolakan dapur MBG di Perumahan Eramas 2000, Pulo Gebang, Cakung, berujung pada penghentian sementara operasional.
Keputusan ini menuai keluhan dari relawan dan keluarga pekerja yang menggantungkan hidup dari aktivitas dapur tersebut.
Devita Suci, istri salah satu relawan MBG, menjadi salah satu suara yang mewakili keresahan tersebut.
Ia menegaskan bahwa keberadaan dapur bukan sekadar tempat bekerja, melainkan sumber utama penghidupan keluarganya.
Suasana Dapur MBG di Pulo Gebang yang diduga alami penolakam dari warga setempat
“Keluarga saya sangat bergantung sekali dengan pekerjaan ini, saya harap suami saya tetap bisa bekerja,” ujar Devita Suci dalam keterangan siaran pers yang diterima Showbiznesia.com, Rabu (22/4/2026).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, pendirian dapur MBG awalnya telah melalui proses komunikasi dengan pengurus lingkungan.
Pihak yayasan disebut telah melakukan silaturahmi dengan RT dan memperoleh surat keterangan yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat sebagai bentuk persetujuan awal.
Namun, situasi mulai berubah setelah dapur beroperasi. Sejumlah persoalan muncul, mulai dari kenaikan iuran kebersihan yang signifikan, hingga kendala pengangkutan sampah yang sempat tidak berjalan optimal.
Kondisi ini diperparah dengan munculnya genangan air dan penumpukan limbah di sekitar lokasi akibat curah hujan dan keterlambatan pengangkutan.
Pihak pengelola sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, seperti membangun saluran pembuangan air serta bekerja sama dengan pihak pengangkut sampah eksternal.
Meski demikian, keluhan warga terus berkembang dan berujung pada permintaan pertemuan dengan pengelola dapur.
Dalam perjalanannya, muncul petisi penolakan yang ditandatangani warga Perumahan Eramas 2000.
Petisi ini kemudian menjadi dasar utama penolakan operasional dapur. Namun, dalam dokumen internal disebutkan bahwa belum dapat dipastikan apakah seluruh tanda tangan diberikan secara sukarela tanpa tekanan sosial.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah individu disebut aktif menyuarakan penolakan dan mempengaruhi opini warga.
Di antaranya seorang aparat penegak hukum, pekerja media lepas yang menyebarkan konten penolakan, serta warga senior yang vokal mempertanyakan legalitas dapur dalam forum resmi.
Di tengah dinamika tersebut, terjadi kunjungan mendadak dari sejumlah instansi pemerintah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tak lama setelah inspeksi, pengelola dapur dipanggil ke rapat di tingkat kota. Selanjutnya, terbit surat relokasi dengan tenggat waktu dua bulan, yang kemudian disusul keputusan penghentian sementara operasional sambil melengkapi sejumlah persyaratan administratif.
Penghentian ini berdampak luas. Tercatat sekitar 50 relawan terancam kehilangan penghasilan, sementara lebih dari 3.590 penerima manfaat termasuk anak-anak PAUD, siswa SD, dan tenaga pendidik berpotensi kehilangan akses layanan.
Selain itu, penutupan dapur juga dinilai dapat memutus rantai ekonomi lokal, di sekitaran lokasi dapur MBG.
Para pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan dan kebutuhan operasional ikut terdampak, dengan risiko meningkatnya kesulitan ekonomi hingga potensi pengangguran baru.
Bagi keluarga relawan seperti Devita Suci, persoalan ini menjadi gambaran nyata dampak sosial dari sebuah kebijakan.
Ia berharap ada solusi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis di lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan nasib para pekerja dan penerima manfaat.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan lebih luas, mulai dari alasan penghentian total atas persoalan yang dinilai teknis, hingga sejauh mana suara relawan dan penerima manfaat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan belum ada titik temu antara pihak pengelola dan warga yang menentang dapur MBG.
